Mengenal Aturan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Jogja

Mengenal Aturan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Jogja | Joogja Circles - Beberapa waktu lalu, pemberitaan di media massa sangat gencar mengenai pasien kurang mampu terlihat diabaikan oleh sarana pelayanan kesehatan. Istilah kerennya "Orang Miskin Dilarang Sakit". Miris sekali, pelayanan pada pasien miskin seperti kurang diperhatikan. Belum hilang dari ingatan kasus bayi kembar Dera-Dara yang menjadi korban pelayanan yang tidak memuaskan dari rumah sakit di Jakarta. Delapan rumah sakit menolak Dera yang beralasan bahwa belum memadainya fasilitas NICU yang dimiliki hingga akhirnya bayi Dera meninggal karena tidak bisa tertolong lagi. Pemberitaan tersebut jelas menginformasikan bahwa orang sakit yang tidak mampu tertolak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan alasan tidak adanya fasilitas yang memadai.

Di Yogyakarta, pada tahun lalu telah keluar Peraturan Gubernur DIY No. 59 Tahun 2012. Peraturan Gubernur tersebut mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Harapannya dengan peraturan tersebut dapat meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik pada masyarakat khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hal ini memberikan perlindungan dalam menjamin ketersediaannya pelayanan rujukan di bidang kesehatan. Peraturan tersebut juga dapat menjadi pedoman untuk Sarana Pelayanan Kesehatan di seluruh wilayah DIY dalam hal pelaksanaan sistem rujukan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak diterbitkan tanggal 19 Oktober 2012. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sebagai payung hukum bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan melalui jenjang rujukan. Peraturan Gubernur ini menegaskan kembali tentang penjenjangan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dan jenjang rujukan. Setiap fasyankes harus memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kompetensi mereka pada jenjangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar pasien terdistribusi dengan baik. Mekanismenya bukan dengan cara menolak pasien melainkan fasyankes tetap boleh menerima dan memberi tindakan medis kepada pasien yang meminta pelayanan kesehatan tetapi setelah itu harus mengarahkan atau merujuk kembali pasien tersebut jika masalah kesehatan yang diderita pasien tidak sesuai dengan jenjang kompetensi fasyankes tersebut.

4shared.com - Free file sharing and storage Untuk menjamin pelaksanaannya mekanisme pengawasan juga diatur di dalam Peraturan tersebut dengan cara melibatkan seluruh pihak. Untuk itu edukasi bagi masyarakat tentang sistem rujukan merupakan sebuah hal yang tidak dapat diabaikan guna meminimalisir timbulnya konflik antara masyarakat dengan petugas administrasi di berbagai fasyankes.

Yuk, cari tahu Pergub. DIY tersebut untuk menambah pengetahuan agar tidak ada lagi permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan terkait sistem rujukan yang ada. Hilangkan stigma tentang "Orang Sakit Dilarang Sakit". Aturan ini membutuhkan kesadaran tinggi dari Sarana Pelayanan Kesehatan dan masyarakat untuk mematuhinya. Untuk mendukung sosialisasi aturan tersebut, maka artikel ini kami terbitkan dan didedikasikan untuk menekan angka kematian di wilayah DIY, agar tidak terjadi kasus seperti yang terjadi di Jakarta pada waktu silam. Silahkan download dan pahami Peraturan Gubernur DIY No. 59 Tahun 2012 (Klik Disini). Joogja Istimewa. (-Joogja Circles-)

Read our article at : http://log.viva.co.id/news/read/397955-cara-sultan-beri-pelayanan-kesehatan-di-yogya

2 komentar:

Nirada mengatakan...

Intinya gimana mas bro? Yang sakit harus ke puskesmas dulu, gitu?

Adi Pradana mengatakan...

Untuk menambah wawasan silahkan baca pergub DIY tersebut. Ga harus ke puskesmas kok, ada dokter keluarga.

Posting Komentar

Joogja Circles, Berita dan Informasi Seputar Jogja.

Share Button :

 

Copyright © 2014 Joogja Circles | Powered by Blogger | You can also read our news at Facebook